Komunisme dan Nasionalisme

Mengingat G 30 September, banyak para ‘apologis’ yang meminta Republik Indonesia untuk menyusun narasi, wacana atau kurikulum yang menyarankan agar rekonsiliasi menjadi opsi untuk menyelesaikan perselisihan antara korban (atau ‘korban’) yang terlibat dalam apa yang disebut oleh banyak pihak kiri sebagai genocide atau pembantaian. 
Jika kita menilik dari narasi ini, perlu kita mengkhawatirkan upaya rekonsiliasi ini tanpa upaya yang sama dari pihak kiri untuk mematahkan argumen dari mereka yang menjadi korban dari pihak PKI semata-mata adalah upaya untuk mengucilkan nasionalisme Indonesia. Padahal inti dari nasionalisme adalah bagaimana negara bisa memenuhi semua kebutuhan rakyatnya, termasuk keamanan.
Salah satu upaya kiri untuk memajukan agenda rekonsiliasi dan membujuk masyarakat untuk tidak lagi menjadikan komunisme sebagai ancaman masyarakat adalah melalui media

massa. Beberapa diantaranya bisa dilihat pada tautan ini :

dua artikel ini berpusat pada beberapa argumentasi, seperti
– Marxisme dan Komunisme semata-mata adalah ide keadilan sosial

– KUHP dan TAP MPR tidak demokratis

– Ada kesimpangsiuran terhadap pemahaman masyarakat dalam memahami Komunisme
Meski buku-buku kiri sudah banyak diperjualbelikan, orang-orang kiri tetap gagal dalam menjelaskan momok pada komunisme dan momok tersebut diantaranya adalah :
– Kenapa kelaparan terjadi di negara-negara komunis, jika ide yang diperjuangkan adalah keadilan sosial

– Hak-hak beragama dan berpendapat di negara-negara komunisme.

– Umumnya ditemukan intelektual yang dipenjara di negara-negara komunis, salah satunya di Indonesia dengan PKI memenjarakan pemikir Manifestasi Kebudayaan
Faktanya adalah kiri tidak akan memperdulikan nasionalisme Indonesia yang memungkinkan semua pihak berpendapat dibawah asas Pancasila (biarpun mereka mengaku Pancasilais), tidak akan memperdulikan kalau KUHP mencegah berbagai kerusakan yang ditimbulkan akibat hate speech yang tidak sesuai dengan Pancasila, dan kepemilikan aset yang lebih luas bagi rakyat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kredit UKM dan lain sebagainya.
Ini disebabkan karena kiri cenderung untuk meniadakan budaya berpikir sementara disisi lain memanfaatkan free speech untuk mendorong pemikiran yang bersifat sepihak.
Dalam pemikiran Negationism karya Herbert Marcuse yang dirangkum oleh buku Revisiting the Frankfurt School Essays on Culture, Media and Theory, Negationism merupakan alternatif saat revolusi secara fisik tidak mungkin dilakukan, yakni berupa memasukkan ide-ide dari Mazhab ke dalam media populer. Menurutnya, ‘masyarakat yang masuk akal’ hanya bisa diwujudkan dengan memasukkan ide-ide yang berdasarkan wawasan kritis ke dalam media massa, terutama yang berkaitan dengan diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan negara. Marcuse menganggap demi memperkuat Nasionalisme, negara seringkali berbohong terhadap pencapaian dan kejahatan yang mereka lakukan.
Sedangkan, Adorno dalam gagasannya yang bernama unconscious mechanism menganggap nasionalisme datang dari kebencian pada satu pihak yang ditempatkan sebagai musuh oleh negara, melalui cara-cara sebagai berikut :
– Menggunakan innuendo atau pembeda, untuk menjelaskan kekuatan menghancurkan yang bisa ditimbulkan oleh musuh

– mendorong berbagai pemahaman tertentu untuk mencapai tujuan.

– menggunakan stereotip dan gambaran buruk lainnya
Pemahaman seperti ini pun juga bisa bersifat pilih-pilih karena beberapa gagasan dalam komunisme justru bisa mengancam orang-orang sekitarnya, jika mereka diizinkan untuk berkuasa dan memiliki kesempatan untuk menentukan mana yang berbahaya untuk revolusi dan mana yang tidak. Dan seperti yang diketahui, perjuangan kelas menurut mereka hanya perjuangan untuk menguasai kapital, bukan untuk memelihara tradisi, sejarah, agama karena mereka menganggap itu ilusi massa. Ironisnya itulah hal yang dikritik Marcuse dan Adorno dari media dan nasionalisme.